header2.jpg

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan program pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Upayanya adalah dengan melakukan penyederhanaan struktur jabatan struktural dengan menghilangkan sistem eselonisasi. Semua PNS yang tidak masuk dalam jabatan struktural diwajibkan untuk masuk dalam salah satu jabatan fungsional yang ada. Sehingga jabatan fungsional ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyeleksi PNS yang dinilai cakap untuk menduduki jabatan struktural dan meningkatkan profesionalime PNS.

BPPT, sebagai Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa (JFP) telah merintis untuk melakukan penyempurnaan Tata Kelola Jabatan Fungsional Perekayasa (JFP), mulai dari konsep dasar kerekayasaan, tata kerja kerekayasaan sampai dengan perolehan angka kredit untuk JFP. “Seluruh kegiatan di BPPT harus dilaksanakan dalam suatu Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK). Karena STKK ini memang merupakan mekanisme kerja untuk kegiatan BPPT yang sudah dicanangkan sebagai bagian dari RB di lingkungan BPPT,” ungkap Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) BPPT, Arya Rezavidi pada acara Diskusi Akbar Bulanan BPPT Periode Juli 2012, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Juli 2012.

STKK, lanjut Arya, merupakan bagian dari RB, jadi kalau STKK tidak berjalan berarti RB pun tidak berjalan. “STKK harus dijadikan salah satu tools dalam gerbong RB, untuk melihat bagaimana kinerja keseluruhan unit kerja mulai dari staff sampai pada Board of Executive. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan STKK. Anggapan yang salah selama ini adalah STKK hanya untuk perekayasa, padahal tidak, STKK ini merupakan sistem kerja BPPT dalam rangka RB di lingkungan BPPT, sehingga seluruh pegawai di setiap unit kerja BPPT wajib melaksanakan STKK dalam pekerjaannya,” tegas Arya.

Memang dalam perkembangannya hingga saat ini, tambah Arya, penerapan STKK belum optimal di BPPT. “Banyak kendala yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya yaitu kendala dalam sistem pelaporannya. Oleh karena itu kami (Pusbindiklat-red) telah mengembangkan suatu sistem online yang dirancang untuk membantu perekayasa dalam melaporkan kegiatan kerekayasaan yang sedang berjalan. E-STKK ini dapat dibuka di http://perekayasa.bppt.go.id. Untuk saat ini memang belum dapat digunakan oleh seluruh pegawai, namun dalam waktu dekat direncanakan akan dilakukan sosialisasi penggunaan e-STKK ini kepada seluruh perekayasa BPPT,” ungkapnya.