header2.jpg

Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BPPT merupakan hal penting. Bagi BPPT, RB merupakan perubahan mendasar, mendesak dan menjadi keharusan yang melibatkan seluruh pegawai. Melalui proses RB inilah BPPT akan meningkat menjadi organisasi yang berkinerja tinggi dihadapan stakeholder dan customer BPPT. Program RB sendiri di BPPT sudah dilaksanakan sejak 2010 lalu. Bahkan di tahun 2011 juga telah dijalankan beberapa langkah menuju RB sampai pada tahap terpenting yaitu penandatanganan job grading. Selanjutnya, pada Raker BPPT 2012 juga telah ditetapkan Sistem Kinerja Individu (SKI).

“Dalam pelaksanaannya, kegiatan RB di BPPT telah dievaluasi baik oleh kalangan internal maupun eksternal. Bahkan dalam implementasinya RB BPPT mendapatkan nilai terbaik dari pihak eksternal. Namun demikian, masih ada hal-hal yang perlu dilaksanakan dan diperbaiki. RB bukan hanya menjadi kegiatan Tim RB tapi seluruh unit kerja dan pegawai harus terlibat dalam program ini,” ungkap Sekretaris Utama (Setama) BPPT, Jumain Appe dalam paparannya saat Konsolidasi Program Management Office (PMO) RB BPPT (4/10).

Dalam agenda RB BPPT, beberapa arena perbaikan yang perlu ditindaklanjuti yaitu meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Jumain, PMO menjadi ujung tombak pelaksanaan RB. PMO disini berperan untuk mengontrol sistem RB yang diinginkan. Sementara Tim RB hanya menyusun langkah-langkah yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh PMO.

Peran PMO sendiri selain sebagai katalis untuk meyakinkan pegawai tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan) dan pemberi alternatif solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir, juga sebagai mediator dalam membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan perubahan dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada. PMO juga diharapkan dapat berperan dalam menghubungkan pegawai kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.

Berbicara mengenai RB, tentunya tidak akan lepas dari landasan pelaksanaannya yaitu Quick Win. Quick Win merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit dan merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan Karakteristik Lembaga atau Unit Kerja. “Jika unit kerja melaksanakan RB melalui suatu program yang jelas, dalam hal ini kita sebut sebagai Quick Win atau topik dari Quick Win, maka perubahan akan terjadi secara signifikan di masing-masing unit kerja,” jelas Jumain.

“Karena Quick Win itu adalah proses perubahan yang kita lakukan pada tataran organisasi dan manajemen peraturan. Tapi topiknya dikembangkan dalam kegiatan unit kerja. Misalnya pelayanan hujan buatan, ataupun pengujian yang memang bisa kita kembangkan menjadi suatu program yang memenuhi perysaratan Quick Win. Quick Win adalah keberhasilan dari unit itu sendiri.

Persyaratan dasar Quick Win yaitu merupakan program RB, bagian utama dari peran, tugas, fungsi dan karateristik lembaga, memberikan dampak perubahan yang besar dan manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan secepatnya (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan). Sementara dalam pelaksanaannya Quick Win juga harus memenuhi persyaratan seperti mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, menetapkan 3 sampai dengan 5 program Quick Win dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penyelesaian program.

“Program Quick Win ini dimaksud untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business). Keluaran atau hasil akhir dari program Quick Win adalah perbaikan business process produk utama dan sekaligus menjadi jawaban nyata dari keluhan masyarakat terhadap instansi bersangkutan. Intinya, setiap hasil perekayasaan BPPT harus bisa diintegrasikan dengan industri,” tegasnya.