header2.jpg

Dalam rangka penyusunan rencana tindak kelompok kerja Reformasi Birokrasi BPPT tahun 2011, maka pada tanggal 8-9 Juni 2011 bertempat di Bandung telah dilaksanakan konsinyering Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BPPT tahun 2011 yang dihadiri oleh Troika dan seluruh Ketua Kelompok (Group Leader) dan Ketua Sub Kelompok (Leader). Pokok bahasannya adalah penetapan area perubahan serta rencana tindak masing-masing Pokja RB, yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di BPPT.

Bapak Jumain Appe selaku Ketua Tim Pelaksana RB BPPT dalam kata pembukaannya menjelaskan bahwa pelaksanaan RB adalah dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan Tupoksi BPPT. Hal lain adalah untuk memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh Tim RB Nasional bagi seluruh instansi yang akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Tim Pelaksana RB BPPT harus menyelesaikan seluruh dokumen yang diminta beserta rencana tindak pokja RB sebagai pelengkap dari Dokumen Proposal, Road Map dan Job Grading yang sudah disampaikan ke Tim RB Nasional pada bulan Mei yang lalu.

Hadir juga pada konsinyering tersebut narasumber Bapak Nurman Jafar selaku Ketua Tim Teknis RB Nasional yang menjelaskan bahwa Dokumen Proposal & Road Map RB BPPT secara umum sudah baik bahkan merupakan instansi pertama yang dokumen usulannya sudah sesuai dengan Grand Design & Road Map yang baru. Selanjutnya beliau meminta BPPT untuk terus melanjutkan proses reformasi birokrasinya, termasuk segera menambahkan informasi tentang rencana program restruktrurisasi organisasi dan target capaian akuntabilitas kinerjanya (LAKIP). Pada tahun 2011 ini Kementerian PAN & RB sudah menargetkan untuk segera memproses dan menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi di 12 Kementerian/Lembaga.

Sedangkan narasumber lain yaitu Bapak Salman Sijabat selaku Asdep. Kesejahteraan Kementerian PAN & RB menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun Permenpan tentang Job Grading yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses pemeringkatan jabatan seluruh instansi. Namun demikian menurut beliau proses yang sudah berjalan di BPPT tidak perlu terhambat tapi secara paralel tetap dilanjutkan dengan koordinasi intensif dengan Tim Kementerian PAN & RB dan BKN.