header3.jpg

Agenda Reformasi Birokrasi (RB), terus digaungkan BPPT. Di awal tahun 2018 ini, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pun dihelat acara Sosialisasi, Registrasi, Aktivasi dan Tata Cara Pengisian e-LHKPN Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Gedung 2 BPPT, Jakarta, Senin (22/01).

Sekretaris Utama BPPT Soni Solistia Wirawan saat membuka acara, menyebut bahwa BPPT terus konsisten dan berkomitmen tinggi dalam penerapan RB. Kali ini dikatakan Sekretaris Utama, sosialisasi LHKPN ini merupakan hal penting bagi seluruh pegawai agar dapat mencantumkan data berupa harta kekayaan sesuai aturan yang berlaku.

“Dulu, mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN) itu manual dan ribet, karena harus ngumpulin resi, kuitansi, belum lagi dicetak dan dikirim ke Kuningan (Gedung KPK –red). Sekarang sudah ada e-LHKPN, tinggal klik, upload, kirim, dan selesai,” ujarnya.

Soni menerangkan, setiap Penyelenggara Negara di BPPT wajib untuk melaporkan harta kekayaan, sesuai dengan Undang-Undang, dan telah bersumpah untuk bersedia melaporkannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Pelaporan LHKPN juga menunjang program Reformasi Birokrasi yang sedang intens dilakukan di BPPT.

Lebih lanjut Soni mengajak seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan wajib BPPT yang hadir dalam sosialisasi, mulai dari Eselon 1, Eselon 2, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Auditor, untuk mulai membiasakan melaporkan LHKPN. Dengan melaporkan LHKPN, PN mendapatkan tiga manfaat, yang pertama, sebagai instrumen pengelolaan SDM seperti pengangkatan dan promosi. Kedua, sebagai instrumen untuk mengawasi kekayaan. Ketiga dan terakhir, yaitu sebagai instrument akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta.

“Manfaat yang terakhir, akuntabilitas, menurut saya ini yang paling penting, karena perolehan harta kekayaan setiap tahunnya yang dilaporkan otomatis terekam di server. Jadi seandainya ditanyakan asal usul harta yang dipunyai selama menjabat, ataupun ketika mendapat jabatan baru, silahkan periksa saja kapan harta tersebut diperoleh di database LHKPN,” tutup Soni.

Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Ben Hardy Saragih yang khusus diundang untuk memberikan sosialisasi, mengarahkan para PN untuk mulai menggunakan e-LHKPN, karena lebih banyak keuntungan dibandingkan mengisi formulir secara manual maupun mengirim file excel.

“Dengan melaporkan harta kekayaan menggunakan e-LHKPN, laporan kekayaan tahun sebelumnya akan ditarik dan dimasukkan ke dalam sistem. Pelapor selanjutnya tinggal menambahkan harta kekayaan yang diperoleh saja,” terang Ben.

Ben pun mengungkapkan adanya perubahan periode penyampaian LHKPN, berdasarkan Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016, yang semula per 2 tahun sekali dalam jabatan yang sama, menjadi setahun sekali. “Kami meminta Bapak dan Ibu sekalian sebagai PN dan wajib LHKPN untuk mulai mengisi dan melaporkan LHKPN tahun 2017, pelaporan sudah bisa dilakukan melalui e-LHKPN mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2018,” himbaunya.

Sementara Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Suratna mengatakan BPPT sudah menyiapkan Tim Pengelola LHKPN yang terdiri dari Inspektorat, Biro SDMO dan Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPPT untuk membantu pelakasanaan pelaporan LHKPN, seperti sosialisasi, tata cara, teknis pengisian, maupun menghubungkan secara langsung kepada KPK. Selain itu Agent of Change dan Program Manager Officer BPPT juga telah disuapkan disiapkan untuk segera mengadaptasi serta menyebarkan pelaporan LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) di unit ataupun balai penugasan mereka.

“Kami berharap dengan adanya e-LHKPN ini, pada tanggal 31 Maret 2018 nanti, seluruh PN dan wajib LHKPN telah selesai melaporkan kewajibannya, sehingga 100% kewajiban BPPT untuk implementasi LHKPN dapat tercapai. Tentunya ini akan membantu meningkatkan peran Reformasi Birokrasi BPPT,” pungkas Suratna. (Humas/HMP)

Sumber : https://bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3078-genjot-reformasi-birokasi-bppt-undang-kpk-lakukan-sosialisasi-e-lhkpn