header3.jpg

Selama ini banyak pihak yang hanya menekankan wacana tunjangan berbasis kinerja atau remunerasi. Sementara yang harus kita sadari bahwa remunerasi merupakan hasil dari reformasi birokrasi, jadi tidak ada remunerasi tanpa diawali dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pembangunan profil dan perilaku aparatur negara.

Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BPPT sendiri merupakan hal penting, melalui proses RB inilah BPPT akan meningkat menjadi organisasi yang berkinerja tinggi dihadapan stakeholder dan customer BPPT. Oleh karena itulah RB menjadi tekad BPPT. workshop ini adalah ajang yang dipertanyakan sehubungan dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengisian SKI agar dapat disampaikan sehingga kita memperbaiki sistem-sistem yang ada“, ungkap Kepala Biro SDM&O BPPT Sulaiman Kurdi saat acara Workshop Satuan Tugas Sasaran Kinerja Individu (SKI) di Ruang Komisi BPPT, (15/5).

Pada acara yang juga merupakan lanjutan dari Sosialisasi Penerapan Sistem Tunjangan Berbasis Kinerja di BPPT ini, Sulaiman Kurdi juga menegaskan pentingnya keberadaan Satgas SKI. “Satgas SKI ini berperan sebagai inisiator dan mengawasi pelaksanaan penerapan SKI ini di masing-masing unitnya,” ujarnya.

Pada acara sosialisasi ini juga diperkenalkan tata cara pengisian ski melalui website, “Hari ini akan di luncurkan aplikasi baru untuk pengisian SKI, aplikasi tersebut lebih sederhana dan lebih bisa berhubung secara online. Untuk pengisian SKI bulan Juni menggunakan aplikasi tersebut, sehingga jauh lebih mudah langsung terhubung ke server SKI,” tutupnya.